PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

"Mewujudkan Pustakawan Professional Sesuai dengan Jenjang Jabatannya"
daftar forum | lupa password
Dengan mendaftar sebagai pengguna,
Anda akan dapat mengakses beragam fitur dalam situs ini,
di antaranya: jurnal online, forum diskusi
diposting oleh: Khosyi Maulana

Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan

Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan

Jakarta, 17 Desember 2017. Standardisasi personel atau sumber daya manusia menjadi hal yg utama dalam pengembangan perpustakaan, karena menjadi ruh yg menjalankan lembaga perpustakaan. Kompetensi yg menjadi standar harus mampu meyakinkan pemustaka dan pengguna. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional pada pembukaan konvensi nasional  rancangan standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang perpustakaan.

Sebagai pembina perpustakaan, sumber daya manusia perpustakaan nasional harus mengetahui dengan baik siapa dan apa yang dibina. Maka kompetensi menjadi mutlak dimiliki. Lanjut kepala perpustakaan nasional

Sebagai penutup, Muhammad Syarif Bando, menyatakan bahwa perbedaan antara negara maju dan negara tidak maju ada pada tingkat kegemaran membaca. Membaca menjadi fundamen atau pondasi bagi kemampian literasi. Kemampuan literasi berkaitan dengan proses kreatif dan proses mencipta, produk barang dan jasa inilah yg menjadi perbedaan negara  maju dan tertinggal. Dan hal tersebut didasari dari perbedaan tingkat kegemaran membaca.

Pada pembukaan ini juga, aris hermanto dari kementerian tenaga kerja menyampaikan bahwa secara umum rskkni bidang perpustakaan telah memenuhi kaidah namun masih terdapat beberapa ketidak sesuaian yg perlu diperbaiki di konvensi ini, misalnya acuan ukuran pada beberapa Kriteria Unjuk Kerja. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa konvensi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama bukan malah bersepakat untuk tidak bersepakat.

Konvensi Nasional RSKKNI Bidang perpustakaan dihadiri oleh stakeholders (para pemangku kepentingan) bidang perpustakaan yg terdiri dr unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi-asosiasi perpustakaan, pengguna tenaga perpustakaan dan lembaga pendidikan, baik vokasi, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan.