PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

"Mewujudkan Pustakawan Professional Sesuai dengan Jenjang Jabatannya"
daftar forum | lupa password
Dengan mendaftar sebagai pengguna,
Anda akan dapat mengakses beragam fitur dalam situs ini,
di antaranya: jurnal online, forum diskusi
diposting oleh: Khosyi Maulana

Rapat Koordinasi Pembinaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan

Bogor, 30 Juli 2018

Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Jabatan Fungsional Pustakawan sah sebagai sebuah jabatan fungsional di lingkungan Pegawai Negeri Sipil pada 29 Februari 1988 melalui Kep. Menpan No.18/Menpan/1988 Tentang Angka Kredit Bagi Pustakawan. 30 tahun setelah hal tersebut, tentu terdapat banyak perkembangan dalam fungsional pustakawan, baik secara kualitas, kuantitas maupun karir pustakawan. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Dra. Opong Sumiati, M.Si,pada laporannya menyatakan bahwa karir dan pengembangan pustakawan bergantung kepada kinerja pustakawan tersebut dan juga tim penilai yang menilai pekerjaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kesepahaman persepsi antar sesama Tim Penilai Jabatn Fungsional Pustakawan.  Acara Rakor Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional, pada pengarahannya, Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa Tim Penilai merupakan penentu karir Jabatan Fungsional Pustakawan maka hendaknya bijaksana, arif dan tidak menyulitkan pustakawan. Beliau berulangkali menekankan pentingnya pedoman yang berisi contoh dan penjelasan tiap butir kegiatan, pedoman tersebut sebagai dokumen acuan bagi Pustakawan dan Tim Penilai dalam mengajukan dan menilai Usulan Angka Kredit. Pedoman tersebut seperti pedoman Tugas Akhir pada Perguruan Tinggi, menjadi pedoman bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing.   Kepala Perpustakaan Nasional juga menyampaikan tantangan sekaligus Tugas Kepada Pusat Pengembangan Pustakawan untuk lebih aktif dalam mengatasi ketidakberadaan Tim Penilai di beberapa Provinsi. Tim Penilai Perpusnas (instansi) diminta untuk dapat menilai pustakawan yang di provinsinya belum ada Tim Penilai, sejalan dengan tersebut Pusat Pengembangan Pustakawan mengadvokasi pembentukan tim penilai di Provinsi tersebut. Kepala Perpustakaan Nasional juga menyinggung tentang unsur pendidikan dari bidang lain yang dalam Permenpan dan Juknis masih berada di unsur penunjang. “Saat ini, dunia semakin interdisipliner ilmu, pustakawan yang mampu memetakan dan mengupdate sebuah pengetahuan tertentu adalah pustakawan yang mempelajari keilmuan pengetahuan tersebut” pungkasnya. Menutup arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional berpesan bahwa “tiap pustakawan adalah citra dari Profesinya, maka sebagai seorang profesional, pustakawan secara tidak langsung dan langsung dapat mempromosikan profesinya, mengajak rekan-rekan PNS lain untuk masuk ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, tidak menampilkan kesulitan memperoleh AK kredit dan sebagainya” tutupnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan diselenggarakan tanggal 30-31 Juli 2018 di Hotel Lorin, Bogor.  Pada rapat koordinasi ini akan dibahas mengenai Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan, Persamaan persepsi penyelesaian pada permasalahan-permasalahan yang telah dikumpulkan sebelumnya dan tentang Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Pustakawan. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Tim Penilai Instansi pada setiap Provinsi dan Kementerian/Lembaga serta Tim Penilai Pusat.